Menilai satu sisi Kinerja Pemerintah

sumber : pixabay-com

Sebuah keberhasilan dapat dipandang dari berbagai sisi dan multi dimensi, disisi lain keberhasilan sering juga terjebak dalam coretan angka yang akhirnya memberi aneka makna. Tetapi karena kehidupan dunia harus ada ukurannya maka sederet angka tetap berjaya untuk menyuarakan suatu raihan keberhasilan, meskipun unsur debatabelnya masih tinggi.

Disaat gambaran keberhasilan ini menyasar kepada sebuah lembaga atau perusahaan swasta yang spesifik dalam bidang usaha tertentu, maka keberhasilan itu dinilai dari raihan target-target yang sudah ditentukan ditahun sebelumnya untuk sebuah action plan tahunan ataupun hitungan lima tahun dari bussines plan yang sudah disepakati bersama di masa lalu. Manakala angka psikologis akumulatif dari keseluruhan indikator telah melewati 100 persen, maka maknanya sebuah keberhasilan telah diraih dan akan di klaim itu adalah keberhasilan jajaran direksi dalam mengendalikan perusahaan yang diawasi serta dinasehati para komisaris plus tentu seluruh karyawan yang bersinergi untuk mewujudkan suatu visi dan misi bersama. Meskipun proses pencapaian target tersebut pasti menyimpan cerita dan mungkin usaha-usaha yang heroik demi pencapaian target, atau bisa juga malah melakukan tindakan tidak terpuji demi pemenuhan target yang menjadi beban masing-masing.

Bidang usaha perbankan, pasar modal dan industri jasa keuangan lainnya akan fatsun kepada regulasi dari otoritas yaitu Otoritas Jasa keuangan yang sudah begitu aktif menerbitkan Peraturan atau POJK. Perusahaan perseroan terbatas tentu akan berpedoman pada hasil RUPS tahun lalu untuk pencapaian tahun ini, yang secara teknis diatur dalam anggaran dsar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

Disaat kita berbicara tentang kinerja pemerintah, maka multi dimensi ini semakin lengkap karena aneka faktor menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi untuk menguatkan sekaligus bisa saling melemahkan. Masa pemerintahan Jokowi-JK melewati periode 2 tahun dengan segala romantika dan gejolak rasa dari berbagai elemen bangsa. Berbicara tentang ukuran keberhasilan dan dianalogikan dengan sebuah perusahaan berarti akan bicara konsepsi perencanaan dari 5 tahun masa pemerintahan yang sudah tersusun serta terinci yang dibuat oleh para pembantu presiden yang tergabung dalam kabinet kerja khususnya oleh Bappenas dan Kantor Staf Presiden yang di gawangi Teten Masduki.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019 merupakan turunan dari RPJPN 2005 – 2025 atau kalau di masa lalu kita semua tahu singkatan tentang GBHN yaitu garis-garis besar haluan negara. Nah sekarang acuan untuk perencanaan nasional adalah dari dokumen-dokumen tersebut, tetapi ada hal yang menjadi penting adalah berkaitan dengan janji politik dari pasangan presiden dan wakil presiden yang menang di tahun 2014 yaitu Jokowi-JK yang mengusung tentang Nawacita atau sembilan (nawa) dari harapan, agenda, keinginan (cita). Pertanyaan besarnya adalah, apakah Nawacita dan RPJMN 2014-2019 sudah sejalan? Atau apakah semangat RPJMN 2014-2019 adalah nawacita?....

Ikhtiar sudah dilaksanakan pada awal tahun 2016, karena dari mbah google telah mendukung pencarian data yang menarik yaitu di bulan maret 2016 bertempat di istana negara digelar sebuah acara Singkronisasi Pengelolaan & Pengendalian Program Prioritas Nasional, yang intinya adalah mensinkronkan yang namanya Nawacita dengan RPJMN 2014-2019. Lengkapnya seperti ini nich :

sumber : http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp/

Kembali ah ke kinerja pemerintahan, saya cenderung fokus kepada bidang infrastruktur maskipun tentunya kalau berbicara kinerja pemerintahan semua bidang bagusnya diulas. Tapi ntar malah tidak fokus.. hehehe alasan. Infrastruktur menjadi hal yang penting dalam menilai kinerja pemerintahan, sehingga melihat prioritas pemerintah saat ini dengan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh indonesia adalah hal yang positif. Karena perkembangan daerah memiliki kecenderungan meningkat manakala infrastrukturnya telah terbangun. Yang paling sederhana sebut saja pembangunan jalan tol, pembangunan jalan nasional, bendungan, jembatan, pembangunan jalur rel kereta api, dan pelabuhan. Terlepas bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan itu adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, ya memang sebuah keharusan bahwa perubahan rezim pemerintahan tetap harus dimaknai kontinyuitas khususnya dalam pembangunan. Jikalau selesainya pas pemerintahan saat ini dan di klaim itu keberhasilan, ya sah sah saja tetapi tetap menghargai jasa-jasa dari pemerintahan terdahulu. Apalagi jika pembangunan infrastruktur yang fundamental ini direncanakan, diselesaikan dan dinikmati masyarakat dalam periode 5 tahun masa jabatan, tentu klaimnya lebih muantaabs.

Data yang ada menunjukan bahwa dalam dua tahun pemerintahan Jokow-JK khusus di bidang infrastruktur fokus pada 1) Pembangunan jalan perbatasan di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan); 2) Pembangunan Infrastruktur yang komprehensif menciptakan konektifitas nasional dan pertumbuhan ekonomi; 3) Serta proyek strategis nasional infrastruktur yang signifikan.

sumber : https://kerjanyata.id/

Mengapa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas? Apakah bidang lain kurang prioritas? Sebuah pertanyaan ini seolah sederhana tetapi penting. Hasil diskusi dan perenungan penulis (hehehe.. lebay dikit) adalah pentingnya infrastruktur adalah sebagai sarana pemerataan peredaran barang dan jasa yang tidak berkutat atau terjebak disatu tempat, sebut saja di jakarta ibukota negara. Sekarang perputaran barang dan jasa sudah mulai merembet ke Kota Bandung dengan mudahnya akses transportasi via jalan tol Cipularang yang terasa lebih cepat dan nyaman di bandung melalui jalur jalan biasa via cianjur atau purwakarta, hasilnya perputaran barang dan jasa bejibun juga di kota bandung khususnya disaat weekend, salah satu dampaknya adalah kemacetan. 

Nah supaya peredaran barang dan jasa ini yang tentunya ditandai dengan beredarnya orang-orang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Bicara kabupaten di sekitar kota bandung banyak yang memiliki potensi daerah yang luar biasa, khususnya pariwisata seperti daerah Cianjur, Subang, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga pangandaran untuk wilayah jawa barat dan dilanjutkan ke cilacap serta terus ke kota lain di Jawa Tengah. Jika saja akses jalan tol dari kota Bandung sudah menjamah daerah kabupaten kota di Jawa Barat maka perputaran orang, barang dan jasa atau sebut saja duit bin uang akan semakin meluas dan efek selanjutnya adalah geliat ekonomi daerah akan semakin kuat, benda yang diproduksi di kabupatenpun akan semakin terkenal dan order berkelanjutan sehingga selanjutnya menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Ilustrasi ini  juga berlaku di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Dan Pulau Irian yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jor jorannya pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di daerah perbatasan dan 8 sektor unggulan untuk tahun 2016 dari mulai Sistem Pengelolaan Air Minum, Jalan tol, terminal, pelabuhan, pembangunan broad band nasional hingga bandara adalah langkah prioritas untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Selanjutnya kembali berbicara ukuran atau indikator penilaian kinerja pemerintahan memang menjadi sebuah hal yang sangat rentan. Karena ada nuansa politik serta like dislike.  Lembaga survey sudah bergerak seperti SMRC (Syaiful Mujadi Research & Consulting)  yang selanjutnya menjadi infografik yang diolah laman katadata.co.id dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ‘Keyakinan Publik atas Kepemimpinan Jokowi Meningkat’ begitupun yang ditulis oleh koran kompas tanggal 1 juni 2016 yang mengupas tentang infrastruktur. Tetapi dengan kemajuan jaman yang semakin liar bergerak khususnya teknologi informasi, maka informasi apapun menjadi begitu mudah didapat tanpa filter yang memadai, sehingga keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari sisi yang lain akan menjadi sebatas pencitraan saja. Hal inipun yang mendasari penulis untuk fokus kinerja pemerintah di bidang infrastruktur karena berkorelasi terhadap indeks penilaian masyarakat.

sumber : http://katadata.co.id/infografik/2016

Selama ini kita bicara indeks penilaian masyarakat adalah IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) yang fokus kepada bidang Ekonomi, bidang kesehatan dan bidang pendidikan dengan menggunakan rumus baku. Sementara bicara kinerja pemerintah yang berhubungan dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat adalah Indeks Pelayanan Publik yang diinisiasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akan tetapi hasil dari indeks tersebut jika secara keseluruhan se Indonesia maka hasilnya masih memerlukan waktu, kalau BPS insyaalloh tahun depan baru publikasi karena memerlukan pendataan yang komprehensip dan perlu waktu.

Ada lagi satu indeks lain yaitu indeks kebahagiaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB atau UN Sustainable Development Solution Network (UNSDSN) pada bulan maret 2016, Indonesia menempati urutan 79 dari 157 negara di Dunia berada dibawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia (47), Singapura (22) dan Thailand (33). Indeks kebahagiaan ini dinilai dari beberapa indikator yaitu kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan,   3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9)  keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Nah dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur akan berkorelasi langsung terhadap poin 7, 8, 9 dan 10 serta korelasi tidak langsung terhadap poin penilaian lainnya.

Jika berbicara nasional maka ilustrasi sederhana khawatir memiliki bias yang penuh makna, kita loncat saja dan mengambil contoh Kota Bandung dengan kepemimpinan Ridwal Kamil yang fokus kepada penataan kota khususnya pembangunan infrastruktur dan revitalisasi taman kota. Meskipun tentu program lainpun berjalan. Tetapi prioritas pembangunan infrastruktur inipun tentu berdasarkan kajian kemampuan anggaran dari pemerintah Kota Bandung. Meskipun nada ketidakpuasan dari masyarakat cukup banyak dan bertubi-tubi apalagi dengan luapan air sungai yang menggenangi beberapa ruas utama Kota Bandung pada dua pekan lalu. Tetapi dengan pembangunan innfrastruktur yang secara kasatmata dapat dilihat dan selanjutnya dirasakan oleh masyarakat, perlahan tapi pasti kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan kehadiran pemerintah menjadi semakin tinggi, dan jika bicara indeks kebahagian masyarakat maka penulis optimis tingkat kebahagiaann masyarakat lebih tinggi terhadap kinerja pemerintahan di kota Bandung.  

Di level pemerintah Provinsi, sebagai contoh Jawa barat yang dipimpin Ahmad heryawan-Demizpun fokus terhadap pembangunan infrastruktur, saat ini 14 jalan tol sedang dikerjakan, pembangunan empat waduk, pelabuhan patimban subang dan bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Khusus untuk pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang akan menelan dana 43 triliun. Terdapat juga bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi jaw barat, termasuk bantuan keuangan untuk Kota Bandung diantaranya proyek Pedestrian Jalan 50 miliar, pembangunan saluran air dan SOR gedebage.

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota memiliki nafas yang sama untuk mewujudkan kesehteraan masyarakat. Penulis menyoroti bidang infrastruktur karena memiliki korelasi langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan persepsi positif masyarakat karena dapat terlihat secara nyata. Akan tetapi bidang lainpun tetap penting karena  keberhasilan pembangunan adalah hasil dari kesatuan gerak dari semua bidang dan semua elemen dibawah dirigen kepemimpinan yang ada saat ini.

@andriekw gdb031116

Sumber :

http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/capaian-2-tahun-kinerja-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla-ke2janyata/

https://kerjanyata.id/

http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/06/01/Pembangunan-Infrastruktur-dan-Kesejahteraan

http://katadata.co.id/infografik/2016/04/18/publik-makin-yakin-atas-kepemimpinan-jokowi

http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp/

http://www.antaranews.com/berita/550412/indonesia-di-urutan-ke-79-dalam-indeks-kebahagiaan-pbb

http://www.bps.go.id/brs/view/id/1117

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/05/31/infrastruktur-jadi-prioritas-14-jalan-tol-dan-proyek-raksasa-lainnya

https://juaranews.com/index.php?/berita/15494/11/06/2016/ini-dia-rencana-proyek-infrastruktur-di-jawa-barat